Permasalahan apa yang kamu lihat?
Di banyak daerah setelah pilkada sering terjadi promosi mutasi demosi pns yang bukan berdasarkan sistem merit namun berdasarkan siapa yang mendukung siapa. Dalam kasus ini, fakta yang terjadi di lapangan seorang pns mau tidak mau harus ikut berpolitik secara tidak langsung dengan berbagai tekanan dari PPK. Tiap kali terjadi pergantian kepala daerah pasti diiringi dengan perombakan pejabat pemerintah daerah.
Bagaimana ide kamu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
Sebaiknya jabatan PPK diserahkan kepada Sekda sehingga pns dapat konsisten bekerja dengan profesional tidak perlu merasa khawatir 5 tahun sekali, dengan demikian akan lebih menjamin meritokrasi di daerah.
